PP.VIII.A.B.SPALTU.14.9.2026 kedudukan  UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional

📚 MATERI PEMBELAJARAN

Pendidikan Pancasila

Kedudukan dan Dinamika Perubahan UUD NRI Tahun 1945

🪪 1. IDENTITAS

A. Nama Guru : Umigiarini Pangestu, M.Pd

B. Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila

C. Hari/Tanggal : Senin, 14 September 2026

D. Fase/Kelas : D / VIII A dan B

E. Materi : Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional dan Dinamika Perubahannya melalui Amendemen

F. Pertemuan : Ke-4

🎯 2. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Peserta didik mampu menjelaskan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam sistem hukum nasional serta memahami dinamika perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui amendemen. Peserta didik mampu menunjukkan pentingnya konstitusi dalam mengatur kehidupan bernegara dan memahami bahwa perubahan konstitusi dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan kehidupan ketatanegaraan tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar Pancasila.

🌟 3. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu:

  • Menjelaskan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional.
  • Menjelaskan hubungan UUD NRI Tahun 1945 dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
  • Menjelaskan pengertian dan tujuan amendemen UUD NRI Tahun 1945.
  • Mengidentifikasi dinamika perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui amendemen.
  • Menganalisis manfaat perubahan konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
  • Menunjukkan sikap menghargai konstitusi dan menaati aturan dalam kehidupan sehari-hari.

🧠 Mindful (Berkesadaran)

Peserta didik secara sadar memahami bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Peserta didik mempelajari kedudukan UUD NRI Tahun 1945, sistem hukum nasional, serta dinamika amendemen UUD NRI Tahun 1945.

💡 Meaningful (Bermakna)

Peserta didik menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, misalnya memahami bahwa aturan di sekolah, tata tertib kelas, dan peraturan di lingkungan masyarakat harus dipatuhi. Peserta didik juga memahami bahwa aturan dapat diperbaiki apabila sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, tetapi perubahan harus dilakukan melalui prosedur yang benar.

😊 Joyful (Menyenangkan)

Pembelajaran dilakukan melalui diskusi kelompok, tanya jawab, studi kasus sederhana, kuis, serta permainan mencocokkan konsep agar peserta didik aktif, berani menyampaikan pendapat, dan menikmati proses pembelajaran.

🛤️ 4. ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN

  1. Peserta didik mengingat kembali pengertian konstitusi dan UUD NRI Tahun 1945.
  2. Peserta didik mempelajari kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam sistem hukum nasional.
  3. Peserta didik memahami hubungan UUD NRI Tahun 1945 dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
  4. Peserta didik mempelajari pengertian, alasan, dan tujuan amendemen UUD NRI Tahun 1945.
  5. Peserta didik mengenal dinamika amendemen UUD NRI Tahun 1945 yang berlangsung dalam beberapa tahap.
  6. Peserta didik berdiskusi mengenai dampak dan manfaat perubahan konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
  7. Peserta didik menghubungkan kedudukan konstitusi dengan kepatuhan terhadap aturan dalam kehidupan sehari-hari.
  8. Peserta didik mengerjakan asesmen untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi.

🤲 Penguatan Nilai Keagamaan

Dalam pembelajaran, peserta didik diingatkan tentang tiga kebesaran Allah Swt., yaitu:

  • Al-Khaliq (Maha Menciptakan) – Allah menciptakan manusia dengan kemampuan berpikir sehingga manusia dapat membuat aturan untuk mengatur kehidupan bersama.
  • Al-Hafiz (Maha Memelihara) – Allah memelihara seluruh kehidupan. Manusia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, persatuan, dan kehidupan bersama.
  • Ar-Razzaq (Maha Pemberi Rezeki) – Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Oleh karena itu, manusia hendaknya bersyukur dan menggunakan kesempatan hidup untuk melakukan kebaikan serta menaati aturan yang berlaku.

📖 5. MATERI PEMBELAJARAN

A. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan peraturan harus berpedoman pada konstitusi.

Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sangat penting karena menjadi dasar dalam mengatur lembaga-lembaga negara, hubungan antara negara dan warga negara, serta berbagai prinsip dasar dalam kehidupan ketatanegaraan.

B. UUD NRI Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional

Sistem hukum nasional merupakan keseluruhan aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Dalam sistem tersebut, UUD NRI Tahun 1945 menjadi hukum dasar yang menjadi acuan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, peraturan yang berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi.

C. Mengapa UUD NRI Tahun 1945 Mengalami Amendemen?

Seiring perkembangan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan, terdapat kebutuhan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945. Perubahan tersebut dilakukan melalui mekanisme amendemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Amendemen bukan berarti mengganti seluruh UUD NRI Tahun 1945. Amendemen merupakan perubahan atau penyempurnaan terhadap bagian-bagian tertentu dari konstitusi melalui prosedur yang telah ditentukan.

D. Dinamika Amendemen UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami empat kali perubahan pada masa Reformasi, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

  • Amendemen Pertama (1999) – memperkuat pengaturan mengenai kekuasaan dan pembatasan kewenangan Presiden.
  • Amendemen Kedua (2000) – antara lain memperluas pengaturan mengenai hak asasi manusia, pemerintahan daerah, dan beberapa ketentuan lainnya.
  • Amendemen Ketiga (2001) – antara lain memperkuat pengaturan mengenai kedaulatan rakyat, lembaga negara, serta mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
  • Amendemen Keempat (2002) – antara lain menyempurnakan berbagai ketentuan mengenai pendidikan, perekonomian, kesejahteraan sosial, serta ketentuan lainnya.

E. Nilai Penting Amendemen

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan untuk menyempurnakan kehidupan ketatanegaraan. Amendemen diharapkan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, memberikan perlindungan terhadap hak warga negara, memperjelas pembagian kekuasaan, serta memperkuat mekanisme pengawasan antarlembaga negara.

🏠 Hubungan dengan Kehidupan Sehari-hari

Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal berbagai aturan seperti tata tertib sekolah, aturan di rumah, dan peraturan di masyarakat. Aturan dibuat agar kehidupan bersama menjadi tertib. Jika suatu aturan tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat, aturan tersebut dapat diperbaiki melalui cara yang benar.

Hal tersebut dapat menjadi gambaran sederhana bahwa perubahan aturan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Demikian pula amendemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan.

🎥 Video Pembelajaran

Simak video pembelajaran yang diberikan oleh guru dengan saksama. Catat poin-poin penting yang berkaitan dengan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dan dinamika amendemen.

🧰 Media Pembelajaran dan Alat Peraga

  • Laptop/komputer atau telepon pintar.
  • Proyektor dan layar apabila tersedia.
  • Video pembelajaran.
  • Buku cetak Pendidikan Pancasila.
  • UUD NRI Tahun 1945.
  • Papan tulis dan alat tulis.
  • Kartu konsep atau bahan diskusi mengenai amendemen UUD NRI Tahun 1945.

📝 6. ASESMEN

📌 Petunjuk:

Kerjakan soal pada buku cetak bagian Ujian Kompetensi bagian A halaman 59–63 nomor 1–10, kemudian dilanjutkan dengan bagian B nomor 1–5.

🧠 Soal Berpikir Kritis

1. Di sekolahmu terdapat sebuah aturan yang sudah tidak sesuai dengan keadaan peserta didik saat ini. Menurut pendapatmu, apakah aturan tersebut boleh langsung diubah oleh satu orang siswa? Jelaskan bagaimana seharusnya perubahan aturan dilakukan jika dikaitkan dengan proses amendemen UUD NRI Tahun 1945!

💬 Tuliskan jawaban dengan bahasa sendiri dan berikan alasan yang logis berdasarkan materi yang telah dipelajari.

💎 7. KESIMPULAN MATERI

UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai hukum dasar dalam sistem hukum nasional. Setiap peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

UUD NRI Tahun 1945 mengalami empat kali amendemen pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amendemen dilakukan untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan agar lebih sesuai dengan perkembangan kehidupan bangsa dan negara. Perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan dan tidak dilakukan secara sembarangan.

Sebagai pelajar, memahami kedudukan konstitusi dapat diwujudkan dengan menaati aturan, menghargai hak orang lain, melaksanakan kewajiban, serta ikut menjaga ketertiban di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

📊 8. KESIMPULAN HASIL PEMBELAJARAN

Berdasarkan proses pembelajaran, peserta didik mengikuti kegiatan dengan antusias melalui kegiatan apersepsi, penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, pengamatan video, dan pengerjaan asesmen.

.... peserta didik mampu memahami kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional.

..... peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan tujuan amendemen UUD NRI Tahun 1945.

..... peserta didik mampu menyebutkan dinamika amendemen UUD NRI Tahun 1945.

..... peserta didik mampu menghubungkan pentingnya aturan dengan kehidupan sehari-hari.

📌 Sebagian kecil peserta didik masih memerlukan penguatan dalam membedakan antara perubahan/amendemen konstitusi dengan penggantian seluruh konstitusi.

Secara keseluruhan, pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran telah tercapai dengan tingkat pemahaman peserta didik sebesar ..... Peserta didik diharapkan terus menerapkan sikap taat aturan dan menghargai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari.

🌈 BELAJAR KONSTITUSI, BELAJAR MENJADI WARGA NEGARA YANG BERTANGGUNG JAWAB 🌈

Pahami aturan • Hargai hak • Laksanakan kewajiban • Jaga persatuan

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PP.VIII.A.B.SPALGA.7.9.2026 Sifat undang-undang

PP.IX.SPALTU.8.9.2026 Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD NRI tahun 1945

PAK.VIII.8.5.2026 Daring Penanaman Nilai Anti korupsi