PP.VIIIA.SPALTU.16.9.2026. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional
📚 MATERI PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA
Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional dan Dinamika Perubahannya melalui Amendemen
🪪 1. IDENTITAS
A. Nama Guru : Umigiarini Pangestu, M.Pd
B. Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila
C. Hari/Tanggal : Rabu, 16 September 2026
D. Fase/Kelas : D / VIII A
E. Materi : Menjelaskan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional dan dinamika perubahannya melalui amendemen
F. Pertemuan : Ke-4
🎯 2. CAPAIAN PEMBELAJARAN
Peserta didik mampu menjelaskan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dalam sistem hukum nasional serta memahami dinamika perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui amendemen. Peserta didik juga mampu mengaitkan pentingnya konstitusi dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
🌟 3. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional, menjelaskan alasan dan dinamika perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui amendemen, serta menerapkan sikap taat terhadap aturan dalam kehidupan sehari-hari.
🧠 Mindful (Berkesadaran)
Peserta didik memahami bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peserta didik menyadari bahwa setiap aturan yang lebih rendah harus selaras dengan aturan yang lebih tinggi.
💡 Meaningful (Bermakna)
Peserta didik menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, misalnya memahami bahwa aturan sekolah, aturan keluarga, dan aturan masyarakat dibuat untuk menciptakan ketertiban. Jika suatu aturan sudah tidak sesuai dengan keadaan, perubahan harus dilakukan melalui mekanisme yang benar dan disepakati bersama.
😊 Joyful (Menyenangkan)
Pembelajaran dilakukan melalui pengamatan video, tanya jawab, diskusi kelompok, pemberian contoh kasus kehidupan sehari-hari, serta pengerjaan tugas secara aktif dan kreatif sehingga peserta didik dapat memahami materi dengan suasana belajar yang menyenangkan.
🛤️ 4. ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN
Pembelajaran dimulai dengan peserta didik mengingat kembali pengertian dan fungsi UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya peserta didik mempelajari kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional dan hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
Setelah memahami kedudukannya, peserta didik mempelajari dinamika perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui amendemen. Peserta didik kemudian menganalisis alasan pentingnya perubahan konstitusi dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Pada tahap berikutnya, peserta didik menghubungkan konsep tersebut dengan aturan dalam kehidupan sehari-hari, seperti aturan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pembelajaran diakhiri dengan pengerjaan tugas buku, asesmen berpikir kritis, refleksi, dan penyimpulan hasil pembelajaran.
🕌 Penguatan Nilai Keagamaan
Dalam pembelajaran, peserta didik diingatkan untuk mengenal dan mensyukuri tiga kebesaran Allah SWT:
- Al-Khaliq (الخَالِقُ) – Allah Maha Menciptakan. Peserta didik menyadari bahwa manusia dan kehidupan yang ada merupakan ciptaan Allah SWT.
- Al-Hafiz (الحَفِيظُ) – Allah Maha Memelihara. Peserta didik belajar menjaga ketertiban, aturan, persatuan, dan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab.
- Ar-Razzaq (الرَّزَّاقُ) – Allah Maha Pemberi Rezeki. Peserta didik membangun sikap bersyukur, bertanggung jawab, dan menggunakan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya.
📖 5. MATERI PEMBELAJARAN
A. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945
UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Kedudukannya sangat penting karena menjadi dasar bagi pembentukan dan pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan.
Dalam sistem hukum nasional, UUD NRI Tahun 1945 menempati kedudukan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peraturan yang berada di bawahnya harus memiliki kesesuaian dengan UUD NRI Tahun 1945.
🔎 B. Fungsi UUD NRI Tahun 1945
- Sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan negara.
- Sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya.
- Sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Menjadi dasar dalam menjamin hak dan mengatur kewajiban warga negara.
C. Dinamika Perubahan UUD NRI Tahun 1945
UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami perubahan atau amendemen. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan aturan dasar negara dengan perkembangan kehidupan masyarakat serta memperkuat penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi, hukum, dan perlindungan hak warga negara.
Amendemen berbeda dengan mengganti seluruh konstitusi. Amendemen merupakan perubahan terhadap ketentuan tertentu dalam UUD dengan tetap mempertahankan bagian-bagian fundamental yang menjadi dasar negara.
D. Mengapa Amendemen Diperlukan?
Perubahan konstitusi dapat diperlukan ketika terdapat ketentuan yang perlu disempurnakan agar lebih sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan kebutuhan penyelenggaraan negara. Namun, perubahan konstitusi tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang secara sepihak.
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan melalui mekanisme konstitusional yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan aturan dasar negara harus dilakukan secara tertib, bertanggung jawab, dan menghormati ketentuan hukum.
🏫 E. Contoh dalam Kehidupan Sehari-hari
Bayangkan sekolah memiliki aturan yang sudah tidak sesuai dengan keadaan peserta didik saat ini. Seorang siswa tidak seharusnya langsung mengubah aturan tersebut seorang diri.
Perubahan sebaiknya dibicarakan melalui mekanisme yang berlaku di sekolah, misalnya menyampaikan usulan kepada ketua kelas, wali kelas, guru, OSIS, atau pihak sekolah sesuai kewenangannya. Dengan demikian, perubahan aturan dilakukan melalui proses yang tertib dan disepakati bersama.
Hal tersebut dapat menjadi gambaran sederhana bahwa perubahan aturan penting harus dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, sebagaimana amendemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan melalui prosedur konstitusional.
🎥 VIDEO PEMBELAJARAN
Simak video pembelajaran berikut untuk memperkuat pemahaman tentang kedudukan dan fungsi UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional.
▶️ Tonton Video PembelajaranJudul: Kedudukan dan Fungsi UUD 1945 dalam Sistem Hukum Nasional – PPKn Kelas VIII
🧰 Media Pembelajaran dan Alat Peraga
- Video pembelajaran YouTube.
- Buku cetak Pendidikan Pancasila Kelas VIII.
- Buku cetak bagian Ujian Kompetensi.
- Papan tulis dan spidol.
- LCD/proyektor atau perangkat untuk menampilkan video.
- LKPD atau lembar aktivitas peserta didik.
- Contoh aturan sekolah sebagai bahan analisis.
📝 6. ASESMEN
📘 Tugas Buku Cetak
Kerjakan soal pada buku cetak bagian Ujian Kompetensi Bagian A halaman 59–63 nomor 1–10, kemudian dilanjutkan dengan Bagian B nomor 1–5.
🧠 Asesmen Berpikir Kritis
1. Kasus di Sekolah
Sekolahmu memiliki sebuah aturan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi peserta didik saat ini. Menurut pendapatmu, apakah seorang siswa boleh langsung mengubah aturan tersebut sendiri? Jelaskan langkah yang seharusnya dilakukan agar perubahan aturan berlangsung secara tertib dan dapat diterima bersama.
2. Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari
Dalam suatu kegiatan kelas, terdapat aturan yang dibuat bersama, tetapi beberapa siswa merasa aturan tersebut perlu diperbaiki karena sudah tidak sesuai dengan keadaan. Jika kamu menjadi salah satu anggota kelas, bagaimana cara menyampaikan usulan perubahan tersebut agar tetap menghargai aturan, pendapat teman, dan proses pengambilan keputusan bersama? Jelaskan alasanmu.
📌 7. KESIMPULAN MATERI
UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hukum nasional. UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan serta pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
UUD NRI Tahun 1945 juga memiliki dinamika. Perubahan atau amendemen dilakukan melalui mekanisme konstitusional untuk menyempurnakan ketentuan yang diperlukan sesuai perkembangan kehidupan bangsa. Perubahan tersebut harus dilakukan secara tertib dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau sepihak.
Dalam kehidupan sehari-hari, nilai tersebut dapat diterapkan dengan cara menaati aturan yang berlaku, menyampaikan kritik atau usulan secara santun, serta mengikuti prosedur yang telah disepakati ketika mengusulkan perubahan suatu aturan.
🌈 8. KESIMPULAN HASIL PEMBELAJARAN
Pada pembelajaran ini, peserta didik mengikuti kegiatan dengan mengamati video, memahami materi, melakukan tanya jawab, mengerjakan tugas buku, dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan aturan dalam kehidupan sehari-hari.
Peserta didik yang telah memahami materi mampu menjelaskan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional, memahami pentingnya amendemen, serta menyadari bahwa perubahan aturan harus dilakukan melalui mekanisme yang sesuai.
Peserta didik yang belum memahami materi diberikan penguatan melalui penjelasan ulang, contoh konkret, diskusi, dan pendampingan agar mampu memahami hubungan antara UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta kehidupan sehari-hari.
✅ Jawaban Asesmen Berpikir Kritis
Jawaban Soal 1:
Seorang siswa tidak boleh langsung mengubah aturan sekolah seorang diri. Perubahan sebaiknya dilakukan melalui prosedur yang berlaku, misalnya menyampaikan usulan kepada ketua kelas, wali kelas, OSIS, guru, atau pihak sekolah yang memiliki kewenangan. Usulan tersebut kemudian dapat dibahas bersama dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh warga sekolah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perubahan aturan penting harus dilakukan melalui mekanisme yang tertib, bukan secara sepihak.
Jawaban Soal 2:
Usulan perubahan aturan kelas sebaiknya disampaikan dengan cara yang santun dan melalui musyawarah. Siswa dapat menjelaskan alasan mengapa aturan tersebut perlu diperbaiki, mendengarkan pendapat teman, kemudian mencari kesepakatan bersama sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Cara tersebut menunjukkan sikap bertanggung jawab karena perubahan aturan tidak dilakukan berdasarkan keinginan pribadi, tetapi mempertimbangkan kepentingan bersama.
🌱 Refleksi
Setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan memahami bahwa aturan memiliki fungsi untuk menciptakan ketertiban dan melindungi kepentingan bersama. Peserta didik juga diharapkan mampu menerapkan sikap taat aturan, bertanggung jawab, menghargai pendapat orang lain, serta menyampaikan usulan perubahan secara tertib dan demokratis.
🌟 “Pahami aturan, taati aturan, dan sampaikan perubahan melalui cara yang benar.” 🌟
📚 Pendidikan Pancasila
Belajar Konstitusi • Berpikir Kritis • Bertanggung Jawab • Menghargai Aturan
Semangat belajar Anak Shaleh dan Shalihah! 🌷
Komentar
Posting Komentar