PP.VIII.C.D.SPALGA.17.9.2026. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional dan dinamika perubahannya melalui Amendemen.
🇮🇩 PENDIDIKAN PANCASILA
Kedudukan dan Dinamika UUD NRI Tahun 1945
Pertemuan Ke-4 • Fase D • Kelas VIII C dan VIII D
1. IDENTITAS
A. Nama Guru : Umigiarini Pangestu, M.Pd
B. Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila
C. Hari/Tanggal : Kamis, 17 September 2026
D. Fase/Kelas : D / VIII C dan VIII D
E. Materi : Menjelaskan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional dan dinamika perubahannya melalui amendemen
F. Pertemuan : Ke-4
2. CAPAIAN PEMBELAJARAN
Peserta didik mampu menjelaskan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam sistem hukum nasional Indonesia serta memahami dinamika perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui amendemen. Peserta didik juga mampu menunjukkan sikap menghargai aturan dan proses perubahan aturan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu:
- Menjelaskan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional.
- Menjelaskan fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.
- Menjelaskan pengertian amendemen dan alasan dilakukannya perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945.
- Menganalisis pentingnya perubahan aturan yang dilakukan melalui prosedur yang benar dan sesuai ketentuan.
- Menghubungkan prinsip perubahan UUD dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dan masyarakat.
🧠 Mindfull (Berkesadaran)
Peserta didik secara sadar memahami bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi landasan dalam kehidupan bernegara. Peserta didik diajak memperhatikan materi tentang kedudukan UUD NRI Tahun 1945, fungsi konstitusi, serta dinamika perubahan melalui amendemen.
🌱 Meaningfull (Bermakna)
Peserta didik mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, misalnya memahami bahwa aturan sekolah tidak dapat diubah secara sembarangan oleh satu orang. Perubahan aturan perlu dibicarakan, mempertimbangkan kepentingan bersama, serta dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan.
😊 Joyful (Menyenangkan)
Pembelajaran dilakukan melalui diskusi kelompok, tanya jawab, studi kasus sederhana, permainan mencocokkan konsep, serta pemanfaatan video pembelajaran. Peserta didik diberikan kesempatan menyampaikan pendapat dan menganalisis contoh perubahan aturan yang dekat dengan kehidupan mereka.
4. ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN
Proses pembelajaran dilaksanakan secara berkesinambungan melalui tahapan berikut:
🔹 Tahap 1 – Mengamati dan Mengingat
Guru mengajak peserta didik mengingat kembali pengertian UUD NRI Tahun 1945 dan pentingnya aturan dalam kehidupan bersama.
🔹 Tahap 2 – Memahami
Peserta didik mempelajari kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional dan memahami bahwa UUD NRI Tahun 1945 menjadi hukum dasar bagi pembentukan dan penyelenggaraan kehidupan bernegara.
🔹 Tahap 3 – Menganalisis
Peserta didik menganalisis alasan dan dinamika perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui amendemen serta memahami bahwa perubahan konstitusi dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan.
🔹 Tahap 4 – Mengaitkan dengan Kehidupan Nyata
Peserta didik membandingkan proses amendemen UUD dengan perubahan aturan di sekolah. Peserta didik memahami bahwa aturan bersama harus diubah melalui proses yang disepakati, bukan berdasarkan keputusan sepihak.
🔹 Tahap 5 – Merefleksikan
Peserta didik menyampaikan kesimpulan mengenai pentingnya menaati aturan dan menghargai proses pengambilan keputusan yang demokratis.
🙏 Penguatan Nilai Keagamaan
Dalam pembelajaran, peserta didik diingatkan tentang tiga kebesaran Allah SWT:
- Al-Khaliq (Maha Menciptakan) – Allah SWT menciptakan manusia dengan kemampuan berpikir dan bekerja sama.
- Al-Hafiz (Maha Memelihara) – Allah SWT memelihara kehidupan manusia sehingga manusia juga perlu menjaga ketertiban dan keharmonisan kehidupan bersama.
- Ar-Razzaq (Maha Pemberi Rezeki) – Allah SWT memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-Nya sehingga manusia perlu bersyukur dan menggunakan kesempatan hidup untuk berbuat baik.
5. MATERI PEMBELAJARAN
📜 A. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945
UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam sistem hukum Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan kehidupan bernegara harus berpedoman pada ketentuan konstitusi. Peraturan yang dibuat dalam kehidupan bernegara harus memiliki dasar dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
⚖️ B. UUD NRI Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional
Dalam sistem hukum nasional, UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya aturan yang tersusun secara teratur, kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara dapat berjalan lebih tertib.
UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan arah mengenai penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban warga negara, serta berbagai prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.
🔄 C. Dinamika Perubahan UUD NRI Tahun 1945
UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami perubahan atau amendemen. Perubahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari perkembangan kehidupan ketatanegaraan Indonesia dan dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam konstitusi.
Amendemen bukan berarti mengganti seluruh UUD NRI Tahun 1945. Amendemen merupakan perubahan terhadap bagian-bagian tertentu dalam konstitusi melalui prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perubahan konstitusi tidak dilakukan secara sembarangan atau berdasarkan keputusan satu orang.
💡 D. Mengapa Perubahan Aturan Harus Mengikuti Prosedur?
Aturan dibuat untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh karena itu, perubahan aturan juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Jika setiap orang dapat mengubah aturan sesuka hati, kehidupan bersama dapat menjadi tidak tertib.
Contohnya, jika terdapat tata tertib sekolah yang sudah kurang sesuai dengan keadaan peserta didik, perubahan sebaiknya dibahas melalui pihak dan mekanisme yang berwenang. Hal tersebut memiliki kesamaan prinsip dengan amendemen UUD NRI Tahun 1945, yaitu perubahan dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan.
🎥 Video Pembelajaran
Simak video pembelajaran berikut untuk memperkuat pemahaman mengenai kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dan dinamika perubahannya melalui amendemen.
Catatan: tautan video spesifik belum tercantum pada permintaan materi ini.
🧰 Media Pembelajaran
- Video pembelajaran.
- Materi pembelajaran digital.
- Papan tulis dan alat tulis.
- Contoh kasus perubahan aturan di sekolah.
- LKPD atau lembar aktivitas peserta didik.
- Proyektor/layar jika tersedia.
🛠️ Alat Peraga
Kartu konsep berisi istilah UUD NRI Tahun 1945, hukum dasar, sistem hukum nasional, amendemen, aturan, dan prosedur perubahan yang digunakan untuk membantu peserta didik memahami hubungan antarkonsep.
6. ASESMEN
Postes/Asesmen Formatif – Berpikir Kritis
1. 🏫 Kasus Sekolah
Di sekolahmu terdapat sebuah aturan yang menurut sebagian siswa sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Ada seorang siswa yang ingin langsung mengubah aturan tersebut tanpa berdiskusi dengan guru atau pihak sekolah. Menurut pendapatmu, mengapa perubahan aturan tersebut tidak sebaiknya dilakukan secara sepihak? Jelaskan langkah yang seharusnya dilakukan!
2. 👥 Kasus Kehidupan Bersama
Dalam sebuah kelompok belajar, aturan pembagian tugas dianggap sudah tidak adil karena kondisi anggota kelompok berubah. Jika kamu menjadi anggota kelompok tersebut, apa yang akan kamu lakukan agar aturan dapat diperbaiki tanpa menimbulkan konflik? Hubungkan jawabanmu dengan prinsip perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui amendemen!
7. KESIMPULAN MATERI
UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan penting sebagai hukum dasar dalam sistem hukum nasional Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara dan menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
UUD NRI Tahun 1945 dapat mengalami perubahan atau amendemen sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan tanpa dilakukan secara sembarangan.
Dari materi ini, peserta didik dapat belajar bahwa setiap perubahan aturan yang menyangkut kepentingan bersama harus dilakukan melalui prosedur yang tepat, berdasarkan pertimbangan, musyawarah, dan ketentuan yang berlaku.
8. KESIMPULAN HASIL PEMBELAJARAN
📚 Hasil Pembelajaran
Pada kegiatan pembelajaran, peserta didik mengikuti kegiatan mengamati, berdiskusi, memahami materi, serta menganalisis contoh perubahan aturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar peserta didik dapat menjelaskan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan memahami bahwa amendemen dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan.
Peserta didik yang telah memahami materi mampu menghubungkan proses amendemen UUD NRI Tahun 1945 dengan contoh perubahan aturan di sekolah maupun dalam kelompok. Peserta didik yang belum memahami materi diberikan penguatan melalui penjelasan ulang, contoh sederhana, dan bimbingan dalam kegiatan diskusi.
✅ Jawaban Asesmen
Jawaban Soal 1:
Aturan sekolah tidak sebaiknya diubah secara sepihak karena aturan tersebut dibuat untuk kepentingan bersama. Perubahan seharusnya dilakukan melalui prosedur yang berlaku, misalnya menyampaikan usulan kepada guru atau pihak sekolah, menjelaskan alasan perubahan, mendiskusikannya bersama, kemudian menetapkan perubahan melalui pihak yang memiliki kewenangan. Hal ini sejalan dengan prinsip amendemen UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan melalui mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Jawaban Soal 2:
Jika aturan pembagian tugas dalam kelompok sudah tidak sesuai dengan kondisi anggota, sebaiknya masalah tersebut dibicarakan bersama. Setiap anggota dapat menyampaikan alasan dan usulannya, kemudian kelompok mencari kesepakatan yang dianggap adil. Prinsipnya sama dengan amendemen UUD NRI Tahun 1945, yaitu perubahan aturan penting tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui proses yang telah ditentukan dan mempertimbangkan kepentingan bersama.
🌟 “Memahami konstitusi berarti belajar menghargai aturan, proses, dan kepentingan bersama.” 🌟
🇮🇩 Belajar Konstitusi • Berpikir Kritis • Menghargai Aturan • Bertanggung Jawab
Pendidikan Pancasila – Fase D / Kelas VIII
Komentar
Posting Komentar