PP.VIII.D.C.27.10.2026. Pengertian dan asas-asas tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia
TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Pertemuan Ke-3 | Kelas VIII D dan VIII C
Belajar Taat Aturan, Menjadi Warga Negara yang Bertanggung Jawab 🇮🇩
📌 1. IDENTITAS PEMBELAJARAN
A. Nama Guru: Umigiarini Pangestu, M.Pd
B. Mata Pelajaran: Pendidikan Pancasila
C. Hari/Tanggal: Senin, 26 Oktober 2026
D. Fase/Kelas: D / VIII D dan VIII C
E. Materi: Pengertian dan Asas-Asas Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
F. Pertemuan Ke-: 3
Karakter yang dikembangkan
Bernalar kritis, mandiri, gotong royong, disiplin, serta bertanggung jawab dalam menaati aturan.
🎯 2. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)
Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian, susunan hierarki, dan asas-asas tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peserta didik juga mampu menjelaskan pentingnya kesesuaian antara peraturan yang lebih rendah dan peraturan yang lebih tinggi serta menerapkan sikap taat aturan dalam kehidupan di rumah, sekolah, dan masyarakat.
Catatan: Rumusan CP di atas difokuskan pada materi pembelajaran pertemuan ini.
🌟 3. TUJUAN PEMBELAJARAN (TP)
Secara keseluruhan, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengidentifikasi asas-asas yang berkaitan dengan hierarki dan pembentukan peraturan, serta menggunakan pemahamannya untuk menganalisis persoalan aturan dalam kehidupan sehari-hari.
🧠 Mindful (Berkesadaran)
- Peserta didik mampu menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan.
- Peserta didik mampu mengenali susunan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- Peserta didik mampu mengidentifikasi asas-asas yang mengatur hubungan dan pembentukan peraturan perundang-undangan.
💡 Meaningful (Bermakna)
- Peserta didik mampu menghubungkan hierarki peraturan dengan tata tertib sekolah, aturan keluarga, dan aturan masyarakat.
- Peserta didik mampu menganalisis tindakan yang tepat ketika menemukan aturan yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
- Peserta didik menunjukkan kesadaran bahwa aturan bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat.
😊 Joyful (Menyenangkan)
- Peserta didik belajar melalui video pembelajaran, kartu hierarki peraturan, dan ilustrasi kasus sehari-hari.
- Peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyusun urutan peraturan dan memecahkan masalah sederhana.
- Peserta didik menyampaikan hasil pemikiran dengan cara yang kreatif, santun, dan menyenangkan.
🪜 4. ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP)
Alur pembelajaran disusun secara bertahap agar pemahaman peserta didik berkembang dari mengenali konsep hingga menerapkannya.
- Mengamati: Peserta didik mengamati contoh aturan di rumah, sekolah, dan masyarakat serta menyimak video pembelajaran.
- Memahami: Peserta didik menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan dan alasan aturan diperlukan dalam kehidupan bernegara.
- Mengidentifikasi: Peserta didik mengenali urutan peraturan perundang-undangan dari tingkat tertinggi hingga terendah.
- Menganalisis: Peserta didik membandingkan aturan berdasarkan kedudukan, kesesuaian, dan asas yang berlaku.
- Menerapkan: Peserta didik menganalisis kasus sederhana tentang aturan di sekolah dan masyarakat menggunakan konsep hierarki peraturan.
- Merefleksikan: Peserta didik menyimpulkan pentingnya menaati aturan dan menunjukkan tanggung jawab sebagai warga negara.
- Mengevaluasi: Peserta didik mengerjakan asesmen formatif dan tugas pada halaman 96–99.
📚 5. MATERI PEMBELAJARAN
📖 A. Pengertian Peraturan Perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Peraturan diperlukan agar kehidupan masyarakat berjalan tertib, hak dan kewajiban terlindungi, serta penyelesaian masalah memiliki dasar yang jelas.
Contoh dalam kehidupan sehari-hari: aturan lalu lintas membantu menjaga keselamatan pengguna jalan, sedangkan tata tertib sekolah membantu menciptakan suasana belajar yang tertib.
🏛️ B. Pengertian Tata Urutan atau Hierarki Peraturan
Hierarki peraturan perundang-undangan adalah susunan peraturan berdasarkan tingkat kedudukannya. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Susunan ini membantu masyarakat dan penyelenggara negara mengetahui kedudukan suatu peraturan serta cara menilai kesesuaiannya dengan aturan yang berada di atasnya.
🇮🇩 C. Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
Merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara.
Merupakan ketetapan MPR yang termasuk dalam hierarki sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Undang-undang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Perppu ditetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya.
Ditetapkan Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Ditetapkan Presiden untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
Dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan daerah sesuai kewenangannya.
Dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota untuk mengatur kebutuhan daerah sesuai kewenangannya.
UUD 1945 → TAP MPR → UU/Perppu → PP → Perpres → Perda Provinsi → Perda Kabupaten/Kota
Catatan penting: Selain jenis peraturan dalam Pasal 7, Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 juga mengakui peraturan yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat tertentu, seperti peraturan menteri, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Peraturan tersebut tidak tercantum sebagai jenjang tersendiri dalam daftar Pasal 7 ayat (1).
⚖️ D. Asas-Asas yang Berkaitan dengan Tata Urutan Peraturan
Dalam memahami tata urutan peraturan perundang-undangan, kita perlu mengenal asas yang membantu menentukan kesesuaian dan penerapan aturan.
1. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori
Artinya, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila keduanya bertentangan.
Contoh: Apabila sebuah ketentuan daerah diduga bertentangan dengan undang-undang, ketentuan tersebut tidak boleh begitu saja dianggap mengalahkan undang-undang. Persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berwenang.
2. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali
Artinya, aturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum apabila mengatur persoalan yang sama dan memenuhi syarat penerapannya.
Contoh: Dalam suatu bidang tertentu, ketentuan khusus dapat digunakan untuk menangani persoalan yang diatur secara lebih umum, selama hubungan antaraturan tersebut memungkinkan penerapan asas ini.
3. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori
Artinya, peraturan yang lebih baru dapat mengesampingkan peraturan yang lebih lama apabila kedudukannya setara, mengatur persoalan yang sama, dan keduanya bertentangan.
Contoh: Jika ada ketentuan baru yang secara sah menggantikan ketentuan lama pada tingkat yang sama, ketentuan baru diterapkan sesuai ruang lingkup pengaturannya.
Perlu diingat: Ketiga asas tersebut tidak berarti bahwa setiap aturan baru otomatis menghapus aturan lama atau setiap aturan khusus selalu mengalahkan aturan yang lebih tinggi. Kedudukan, ruang lingkup, dan ketentuan hukum yang berlaku tetap harus diperhatikan.
📝 E. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik
Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 memuat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu:
- Kejelasan tujuan: Peraturan harus memiliki tujuan yang jelas.
- Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat: Peraturan dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan.
- Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan: Isi peraturan harus sesuai dengan tingkat dan jenis peraturannya.
- Dapat dilaksanakan: Peraturan harus memungkinkan untuk diterapkan secara nyata.
- Kedayagunaan dan kehasilgunaan: Peraturan harus bermanfaat bagi masyarakat dan benar-benar dibutuhkan.
- Kejelasan rumusan: Bahasa dan ketentuan harus jelas agar tidak menimbulkan kebingungan.
- Keterbukaan: Proses pembentukan peraturan harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi sesuai ketentuan.
💭 F. Mengapa Asas-Asas Ini Penting?
Bayangkan jika setiap sekolah, daerah, atau lembaga membuat aturan tanpa memperhatikan aturan yang lebih tinggi. Masyarakat dapat kebingungan, hak seseorang bisa dirugikan, dan ketertiban menjadi sulit diwujudkan.
Dengan memahami asas-asas peraturan, kita belajar bersikap kritis, tidak asal mengikuti informasi, dan menyelesaikan masalah melalui cara yang benar.
🌙 G. Penguatan Nilai Keislaman: Mengingat Kebesaran Allah
Selain memahami aturan negara, kita juga perlu bersyukur dan menyadari kebesaran Allah Swt. dalam kehidupan sehari-hari.
🌱 1. Al-Khaliq — Maha Pencipta
Allah Swt. adalah Maha Pencipta seluruh alam semesta dan segala isinya. Kita diajak menjaga ciptaan-Nya, menghargai sesama, dan tidak merusak lingkungan.
Penerapan: Menjaga kebersihan kelas, merawat tanaman sekolah, dan tidak merusak fasilitas umum.
🛡️ 2. Al-Malik — Maha Merajai atau Maha Memiliki Kekuasaan
Allah Swt. memiliki kekuasaan atas seluruh alam. Kesadaran ini mengajarkan kita agar tidak bersikap sombong dan menggunakan tanggung jawab dengan bijaksana.
Penerapan: Menghormati aturan yang sah, menjalankan amanah, dan tidak menyalahgunakan kedudukan.
🌾 3. Ar-Razzaq — Maha Pemberi Rezeki
Allah Swt. adalah Maha Pemberi Rezeki kepada seluruh makhluk-Nya. Kita perlu bersyukur, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan berbagi dengan sesama.
Penerapan: Menghargai pekerjaan orang lain, tidak mengambil hak teman, dan membantu orang yang membutuhkan sesuai kemampuan.
Refleksi: Kesadaran akan kebesaran Allah hendaknya mendorong kita untuk menjadi pribadi yang jujur, disiplin, adil, dan bertanggung jawab dalam menaati aturan.
🎬 H. Media Pembelajaran: Video YouTube
Simak video berikut sebagai bahan pendukung untuk memahami materi pembelajaran.
Jika video tidak dapat diputar, silakan buka melalui tautan berikut:
▶️ Tonton video pembelajaran di YouTube
Petunjuk: Perhatikan penjelasan dalam video, catat informasi penting, kemudian hubungkan dengan materi dan contoh aturan yang ada di lingkungan sekitar.
🧰 I. Alat Peraga dan Media Pembelajaran
- Laptop atau telepon genggam untuk mengakses materi dan video pembelajaran.
- LCD/proyektor dan pengeras suara jika tersedia.
- Buku Pendidikan Pancasila kelas VIII, khususnya halaman 96–99.
- Kartu berwarna yang berisi nama jenis peraturan untuk latihan menyusun hierarki.
- Kertas, alat tulis, dan papan tulis untuk mencatat hasil diskusi.
- Contoh tata tertib sekolah dan ilustrasi persoalan aturan di lingkungan sehari-hari.
🧠 6. ASESMEN FORMATIF / POSTES
Petunjuk: Jawablah pertanyaan berikut dengan alasan yang logis. Gunakan konsep hierarki dan asas peraturan perundang-undangan untuk menjelaskan pendapatmu. Jawaban tidak cukup hanya berupa satu kata.
Soal 1 — Berpikir Kritis di Sekolah
Sekolah membuat aturan bahwa semua siswa harus menjaga kebersihan kelas. Namun, beberapa siswa berpendapat bahwa kebersihan hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan sehingga mereka tidak perlu ikut menjaga kelas.
Pertanyaan: Bagaimana pendapatmu terhadap alasan para siswa tersebut? Jelaskan hubungan antara aturan, tanggung jawab, dan kepentingan bersama. Berikan dua tindakan nyata yang seharusnya dilakukan siswa!
Soal 2 — Menganalisis Pertentangan Aturan
Bayangkan terdapat sebuah peraturan daerah yang diduga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Seorang teman mengatakan bahwa peraturan daerah tetap harus diikuti karena dibuat untuk wilayah tempat tinggalnya.
Pertanyaan: Apakah pendapat temanmu sudah tepat? Jelaskan menggunakan asas lex superior derogat legi inferiori. Menurutmu, bagaimana cara yang bertanggung jawab untuk menyikapi dugaan pertentangan tersebut tanpa main hakim sendiri?
Soal 3 — Menghubungkan Aturan dengan Kehidupan Nyata
Di lingkungan tempat tinggalmu, pengurus lingkungan membuat aturan baru. Aturan tersebut sulit dipahami warga dan tidak memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan pendapat.
Pertanyaan: Menurutmu, apa masalah yang perlu diperbaiki dari proses pembuatan aturan tersebut? Sebutkan minimal dua asas pembentukan peraturan yang baik yang relevan, lalu usulkan cara agar aturan menjadi lebih jelas, bermanfaat, dan dapat diterima masyarakat!
📍 Pedoman Penilaian
- Ketepatan memahami konsep dan asas hukum: 40 poin.
- Kemampuan menganalisis masalah dan memberikan alasan logis: 40 poin.
- Kesesuaian solusi dengan kehidupan nyata: 20 poin.
Setiap soal memiliki bobot 100 poin secara keseluruhan dibagi rata menjadi sekitar 33,33 poin per soal. Nilai akhir dapat dihitung dari jumlah skor ketiga soal yang disesuaikan dengan rubrik guru, dengan nilai maksimal 100.
📖 7. TUGAS HARI INI
✏️ Kerjakan Halaman 96–99
- Bacalah materi pada buku Pendidikan Pancasila halaman 96–99 dengan saksama.
- Kerjakan seluruh pertanyaan atau kegiatan yang terdapat pada halaman tersebut sesuai petunjuk buku.
- Tuliskan jawaban dengan rapi, lengkap, dan menggunakan bahasa sendiri.
- Jika menemukan contoh aturan dalam kehidupan sehari-hari, hubungkan dengan materi hierarki dan asas peraturan perundang-undangan.
- Periksa kembali jawaban sebelum dikumpulkan sesuai arahan guru.
Pesan: Jangan hanya menyalin jawaban. Pahami alasan di balik setiap jawaban agar kamu mampu berpikir kritis dan menerapkan materi dalam kehidupan nyata.
💎 8. KESIMPULAN MATERI
- Peraturan perundang-undangan merupakan aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh pihak berwenang sesuai prosedur hukum.
- Hierarki peraturan perundang-undangan menunjukkan susunan tingkat kedudukan peraturan, mulai dari UUD NRI Tahun 1945 sampai dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- Asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior membantu memahami hubungan antarketentuan hukum dengan memperhatikan syarat penerapannya.
- Peraturan yang baik perlu memiliki tujuan yang jelas, dibuat oleh pihak yang tepat, dapat dilaksanakan, bermanfaat, dirumuskan dengan jelas, dan dibentuk secara terbuka.
- Sikap taat aturan, disiplin, adil, dan bertanggung jawab membantu menciptakan kehidupan yang tertib, aman, serta harmonis.
Komentar
Posting Komentar