PP.VIII.B.A.SPALGA.02.11.2026.Hierarki Peraturan Perundang-undangan
PENDIDIKAN PANCASILA
JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Memahami Aturan untuk Mewujudkan Indonesia yang Tertib dan Adil
PERTEMUAN KE-41. IDENTITAS PEMBELAJARAN
A. Nama Guru: Umigiarini Pangestu, M.Pd.
B. Mata Pelajaran: Pendidikan Pancasila
C. Hari/Tanggal: Senin, 2 November 2026
D. Fase/Kelas: D / VIII B dan VIII A
E. Materi: Menguraikan Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan (UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR, dan UU/Perppu).
F. Pertemuan ke: 4 (Empat)
2. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)
Peserta didik mampu memahami dan menguraikan jenis serta hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, dan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peserta didik juga mampu menjelaskan kedudukan dan hubungan antartingkatan peraturan serta menunjukkan sikap taat terhadap aturan dalam kehidupan sehari-hari.
3. TUJUAN PEMBELAJARAN (TP)
Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu:
- Menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan dengan bahasa sendiri.
- Mengidentifikasi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- Menguraikan kedudukan UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR, dan UU/Perppu dalam hierarki peraturan.
- Menjelaskan alasan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- Menerapkan sikap taat aturan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat.
🌟 Tiga Prinsip Deep Learning
🧠 A. Mindful (Berkesadaran)
Peserta didik memahami dengan penuh kesadaran bahwa Indonesia memiliki aturan yang tersusun secara bertingkat. Peserta didik mempelajari pengertian, jenis, kedudukan, dan hubungan antara UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR, serta UU/Perppu.
❤️ B. Meaningful (Bermakna)
Peserta didik menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, seperti tata tertib sekolah, aturan penggunaan fasilitas umum, kewajiban menaati rambu lalu lintas, dan pentingnya menghormati hak orang lain. Peserta didik menyadari bahwa aturan dibuat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan.
🎉 C. Joyful (Menyenangkan)
Pembelajaran dilaksanakan melalui diskusi kelompok, permainan menyusun kartu hierarki peraturan, tanya jawab, kuis singkat, dan analisis permasalahan sehari-hari sehingga siswa aktif, berani menyampaikan pendapat, serta merasa senang dalam belajar.
4. ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP)
Alur kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sebagai berikut:
- Mengamati: Peserta didik mengamati contoh aturan yang berlaku di rumah, sekolah, dan masyarakat.
- Memahami: Peserta didik menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan dan tujuan pembentukannya.
- Mengidentifikasi: Peserta didik mengenali tingkatan peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarkinya.
- Menguraikan: Peserta didik menjelaskan kedudukan dan fungsi UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR, serta UU/Perppu.
- Menganalisis: Peserta didik membahas contoh permasalahan ketika suatu aturan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
- Menerapkan: Peserta didik memberikan contoh perilaku menaati aturan dalam kehidupan sehari-hari.
- Menyimpulkan: Peserta didik menyampaikan hasil pembelajaran dan membuat kesimpulan mengenai pentingnya hierarki peraturan.
5. MATERI PEMBELAJARAN
A. Pengertian Peraturan Perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditentukan.
Peraturan dibuat agar kehidupan masyarakat berjalan tertib, aman, teratur, dan adil. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menaati peraturan yang berlaku.
B. Pengertian Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Hierarki adalah susunan atau tingkatan peraturan perundang-undangan dari tingkat yang paling tinggi hingga tingkat yang lebih rendah.
Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan mengikuti tingkatannya.
🏛️ C. TIGA TINGKATAN PERATURAN YANG DIPELAJARI
Dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
Berada di bawah UUD NRI Tahun 1945.
Berada di bawah TAP MPR.
Ilustrasi tiga tingkatan yang menjadi fokus pembelajaran hari ini.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan menempati kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.
UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan di bawahnya.
Contoh isi UUD NRI Tahun 1945:- Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum.
- Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.
- Pasal 31: Mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
TAP MPR merupakan bentuk keputusan atau ketetapan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menjalankan kewenangannya.
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 dan di atas Undang-Undang/Perppu.
Contoh:- TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.
3. Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
a. Undang-Undang (UU)
Undang-Undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-Undang mengatur berbagai hal penting yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara.
Contoh:- Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Perppu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perppu memiliki kedudukan yang setingkat dengan Undang-Undang.
Perppu harus diajukan kepada DPR dalam persidangan berikutnya untuk memperoleh persetujuan. Jika disetujui, Perppu ditetapkan menjadi Undang-Undang. Jika tidak disetujui, Perppu harus dicabut.
D. Mengapa Hierarki Peraturan Itu Penting?
- Mencegah terjadinya pertentangan antara peraturan.
- Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
- Menjaga ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara.
- Mewujudkan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.
E. Contoh Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari
Siswa menaati tata tertib sekolah, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, dan menghormati guru serta teman.
Anak menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah, dan melaksanakan kesepakatan keluarga.
Mengikuti rambu lalu lintas, menjaga fasilitas umum, tidak membuang sampah sembarangan, dan menghormati hak orang lain.
F. TIGA KEBESARAN ALLAH SWT
Selain mempelajari aturan kehidupan bernegara, marilah kita mengingat kebesaran Allah SWT yang menciptakan, menguasai, dan memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-Nya.
🌍 1. Al-Khaliq (الْخَالِقُ)
Artinya: Maha Pencipta.Allah SWT menciptakan seluruh alam semesta, manusia, hewan, tumbuhan, dan segala sesuatu yang ada. Kita harus bersyukur dan menjaga ciptaan-Nya.
👑 2. Al-Malik (الْمَلِكُ)
Artinya: Maha Merajai atau Maha Menguasai.Allah SWT adalah pemilik dan penguasa seluruh alam semesta. Segala sesuatu berada dalam kekuasaan-Nya. Allah juga memelihara seluruh makhluk-Nya.
🌾 3. Ar-Razzaq (الرَّزَّاقُ)
Artinya: Maha Pemberi Rezeki.Allah SWT memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-Nya. Rezeki dapat berupa kesehatan, ilmu pengetahuan, keluarga, makanan, dan kesempatan untuk belajar.
Dengan mengingat kebesaran Allah, marilah kita menjadi anak yang bersyukur, rajin belajar, bertanggung jawab, menjaga ciptaan Allah, serta menaati aturan sebagai wujud perilaku yang baik.
G. Media Pembelajaran dan Alat Peraga
Media Pembelajaran:- Materi pembelajaran dalam bentuk HTML di Blogger.
- Video pembelajaran dari YouTube.
- Slide presentasi atau gambar hierarki peraturan perundang-undangan.
- Papan tulis dan spidol.
- Kartu bertuliskan UUD NRI 1945, TAP MPR, UU, dan Perppu.
- Kertas berwarna untuk menyusun tingkatan peraturan.
- Contoh tata tertib sekolah dan contoh peraturan dalam kehidupan masyarakat.
- LCD proyektor atau televisi untuk menayangkan video pembelajaran.
🎬 H. VIDEO PEMBELAJARAN
Untuk menambah pemahaman, peserta didik menyimak video pembelajaran berikut:
Setelah menonton video, peserta didik diminta mencatat informasi penting dan menghubungkannya dengan materi yang telah dipelajari.
6. ASESMEN FORMATIF
Bentuk asesmen: Tes tertulis berupa soal uraian yang mengukur pemahaman, kemampuan menganalisis, dan berpikir kritis peserta didik.
Petunjuk: Bacalah setiap permasalahan dengan cermat. Jawablah menggunakan bahasamu sendiri disertai alasan yang logis dan contoh dalam kehidupan sehari-hari.
Di sebuah sekolah, terdapat aturan yang melarang siswa menyampaikan pendapat ketika kegiatan diskusi kelas. Padahal, setiap siswa perlu mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.
Menurut pendapatmu, apakah aturan tersebut sudah mencerminkan nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak seseorang? Jelaskan alasanmu serta berikan solusi agar aturan sekolah menjadi lebih baik!
Bayangkan pemerintah daerah membuat suatu aturan yang ternyata bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
Menurut pemahamanmu tentang hierarki peraturan perundang-undangan, mengapa hal tersebut tidak boleh terjadi? Apa akibatnya bagi masyarakat jika setiap daerah membuat aturan tanpa memperhatikan peraturan yang lebih tinggi?
Di lingkungan tempat tinggalmu, masih ada orang yang membuang sampah sembarangan meskipun sudah terdapat aturan kebersihan. Akibatnya, lingkungan menjadi kotor dan saluran air tersumbat.
Jika kamu menjadi ketua kelompok remaja di lingkungan tersebut, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk mengajak masyarakat menaati aturan? Jelaskan hubungan antara kepatuhan terhadap aturan sehari-hari dengan pentingnya peraturan perundang-undangan di Indonesia!
📌 Pedoman Penilaian
- Soal nomor 1: 30 poin.
- Soal nomor 2: 35 poin.
- Soal nomor 3: 35 poin.
Skor maksimal: 100.
Aspek penilaian meliputi ketepatan pemahaman materi, kemampuan memberikan alasan, kemampuan menganalisis permasalahan, serta memberikan solusi yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari.
7. KESIMPULAN MATERI
Peraturan perundang-undangan merupakan pedoman penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap peraturan memiliki jenis dan tingkatan atau hierarki yang harus dipatuhi.
Dalam pembelajaran ini, kita telah mempelajari tiga tingkatan penting, yaitu UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, TAP MPR yang berada di bawah UUD NRI Tahun 1945, serta UU/Perppu yang berada di bawah TAP MPR.
Setiap peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan memahami hierarki peraturan, kita dapat menjadi warga negara yang sadar hukum, disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai hak orang lain.
🌟 PESAN MORAL
"Bangsa yang tertib dimulai dari warga negara yang taat aturan. Mari kita mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, dan mulai dari sekolah."
SEMANGAT BELAJAR! 🇮🇩
Jadilah generasi Pancasila yang cerdas, kritis, berkarakter, berakhlak mulia, dan taat hukum.
Pendidikan Pancasila | Kelas VIII A dan VIII B
Guru Mata Pelajaran: Umigiarini Pangestu, M.Pd.

Komentar
Posting Komentar